Categories
Info

Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online Shop

Perkembangan teknologi memiliki dampak besar sampai kepada sistem perdagangan. Para pengusaha menggunakan media baru dalam melakukan transaksi jual beli yang sering disebut transaksi online shop. Mereka berlomba­lomba memasarkan produk dagangannya melalui situs maupun media sosial seperti kaskus.us, berniaga.com, facebook.com, instagram, tokobagus.com dan lain sebagainya. Banyak konsumen atau pembeli yang tertarik melakukan pembelian melalui online shop karena mudah, hemat waktu, jangkauan luas dan biasanya lebih murah. Namun, tidak jarang konsumen mendapat permasalahan seperti masalah ketidaksesuaian apa yang dijanjikan penjual dengan yang didapatkan oleh pembeli. Undang­Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online shop (toko online). Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyebutkan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Baca Juga : WA WEB

Maka, sesuai dengan pengertian transaksi elektronik tersebut, transaksi yang dilakukan melalui online shop dari komputer, smartphone dan perangkat elektronik lainnya dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Dalam melaksanakan transaksi elektronik Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menawarkan produk melalui sistem elektronik, memberikan informasi yang benar dan benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” yaitu informasi tersebut wajib: pertama, memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensi pelaku usaha. Kedua, menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal ini juga diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) bahwa jika informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak benar dan tidak lengkap maka pelaku usaha dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur perbuatan yang dilarang yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Jika terjadi pelanggaran atas pasal 28 UU ITE tersebut maka Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa pelaku akan dikenakan sanksi pidana yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur sedikit berbeda yaitu pelaku usaha diwajibkan memberikan hak kepada konsumen yaitu batas waktu untuk mengembalikan barang/jasa jika barang/jasa yang menjadi objek transaksi jual beli tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen.

Selanjutnya Pasal 8 juncto Pasal 4 Undang­Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur larangan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji pelaku usaha. Bentuk perlindungannya adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku usaha, atas pelanggaran tersebut pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2 Miliar. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka UU ITE, PP PSTE dan UUPK telah memberi perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan barang/ jasa sesuai dengan yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli melalui online shop. Namun, pada prakteknya setiap konsumen harus tetap berhati­hati dalam melakukan transaksi jual beli karena sanksi maupun ganti rugi atas pelanggaran tidak dapat dengan mudah langsung diterapkan kepada pelaku usaha

Categories
Info

Samsung Suguhkan Produk Unggulan dan Pintar

samsung Forum kembali digelar di tahun 2014. k terselenggaranya s Jakarta juga menjadi penyelenggara outheas ali ini, Bali dipilih untuk menjadi tuan rumah t Asia Forum 2014, setelah sebelumnya event tahunan samsung event tersebut di tahun 2013. Di acara yang digelar pada kamis, 20 Februari 2014 lalu di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), samsung electronics Co., Ltd memperkenalkan rangkaian produk terbarunya yang inovatif dan tentu saja menawarkan sensasi beraktifitas menjadi lebih mudah serta berkualitas. Perangkat-perangkat tersebut tak hanya dirancang dengan desain yang futuristik saja, namun juga sistem navigasi yang mudah, intuitive control, dan smart solution yang cocok diterapkan di rumah maupun tempat kerja. “Pasar Asia Tenggara kini tengah berkembang. Harapannya, samsung dapat turut serta dan memberi kontribusi dalam perkembangan industri tersebut dengan menghadirkan produk inovatif sesuai dengan permintaan pasar lokal,” ujar Moon soo kim, President dan Ceo samsung Asia.

Melalui rangkaian produk terbarunya, samsung mengajak para konsumen untuk merasakan kemudahan dalam mengoperasikan produk-produknya dengan sistem navigasi yang mulus, sistem kontrol yang mudah dan solusi untuk segala pekerjaan baik di rumah maupun di kantor. Untuk lini Home entertainment, lihat saja bagaimana U9000 samsung Curved UHD TV memanjakan para konsumen untuk dapat menikmati tayangan televisi secara nyata dengan layar lengkung yang tentu saja memberi sensasi menonton sempurna.

Atau samsung Air Conditioner AR 9000, alat pendingin yang menawarkan fitur kenyamanan namun tanpa melupakan faktor higienis dan kesehatan dan tampil unik berkat triangular design. konsep triangular design diciptakan untuk meningkatkan performa sirkulasi udara dingin lebih cepat. Home appliances lain seperti mesin cuci WW9000 dan Food showcase Refrigerator juga tak mau ketinggalan. WW9000, mesin cuci dengan desain futuristik hadir dengan konsep inovatif di mana sistem operasi touchscreen hanya menggunakan layar 5 inci. Tak hanya perangkat rumah tangga saja yang tampil inovatif, beberapa perangkat yang akan mendukung produktivitas Anda dalam bekerja seperti ATIV Book 9, Galaxy NotePRo, TabPRo, Galaxy Camera 2, hingga printer Xpress C460 yang telah didukung NFC dan Wi-Fi juga berhasil menarik perhatian para pengunjung yang datang ke acara samsung Forum 2014 lalu. Acara ini disponsori oleh supplier jual genset jakarta PT Rajawali Indo Utama yang memberikan sewa genset gratis di gedung tersebut. Langkah ini di lakukan agar acara tidak terganggu mesi terjadi mati listrik

Categories
Info

Kemdagri Siapkan Dua Skenario

Pemerintah tengah menyiapkan proses pelantikan pemimpin daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, masa jabatan kepala daerah atau wakil yang sekarang menjabat tidak dikurangi. “Kami sedang siapkan proses pelantikan gubernur, wakil gubernur (wagub), bupati, wakil bupati (wabup), wali kota (walkot) serta wakil wali kota (wawalkot). Hal terpenting, pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah yang lagi memimpin,” tegas Tjahjo kepada SP, Senin (30/7).

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya melantik para gubernur dan wagub terpilih di Istana Negara, Jakarta. Selanjutnya, bupati, wabup, walkot, dan wawalkot dilantik gubernur di daerah masing-masing. “Apabila ada gubernur yang tidak bisa melantik, pelantikannya di Kemdagri,” jelasnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri Akmal Malik mengatakan, pelantikan kepala daerah dan wakil seluruh tingkatan berlangsung secara serentak. Hal itu sesuai Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada, khususnya Pasal 164 A ayat (1). “‘Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. Begitu bunyi Pasal 164 A ayat (1). Pasal 163 itu soal teknis pelantikan gubernur dan wagub, sedangkan Pasal 164 untuk bupati, wabup, walkot, dan wawalkot,” kata Akmal. Ia mengungkapkan, pihaknya mengusulkan dua skenario pelantikan kepada Mendagri dan Presiden.

Pertama, pelantikan digelar empat tahap yaitu pada 17 September 2018, 20 Desember 2018, 11 Maret 2019 dan 6 Juni 2019. Kedua, mekanisme pelantikan tiga tahap yakni 17 September 2018, 2 Maret 2019, serta 6 Juni 2019. “Belum diputuskan skenario yang mana. Tinggal menunggu, mungkin dalam waktu dekat,” ungkapnya. Menurutnya, pelantikan tidak bisa serta merta dilakukan setelah akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah petahana. Sebab, pemerintah dapat dianggap melanggar UU Pilkada. “Kalau dilantik satu-satu selesai AMJ petahana, itu bukan serentak namanya. Perintah UU Pilkada kan pelantikan harus serentak,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah sangat mempertimbangkan agar penjabat kepala daerah tidak boleh menjabat terlalu lama. “Tapi, kami juga tidak mau pelantikan terlalu sering,” imbuhnya. Nagekeo Ia menuturkan, bupati dan wabup Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih dr Johanes Don Bosco Do-Marianus Waja berpeluang dilantik pada 20 Desember 2018. Asalkan, skenario pertama pelantikan yang diputuskan pemerintah. “Kalau skenario empat tahap, bupati dan wabup Nagekeo dilantik 20 Desember.

Jika tiga tahap, maka masuk atau menunggu Maret 2019,” tuturnya. Untuk diketahui, AMJ bupati dan wabup Nagekeo petahana, Elias Djo-Paulinus Yohannes Nuwa Veto baru berakhir pada 15 Desember 2018. Menurut Akmal, jangka waktu tiga bulan bagi bupati dan wabup Nagekeo terpilih menunggu dilantik, tidak terlalu lama. “Persoalannya AMJ petahana habis 15 Desember 2018. Nanti jika skenario tiga tahap, gubernur NTT mengangkat penjabat bupati, cuma tiga bulan. Ini konsekuensi dari pelantikan serentak,” kata Akmal. Pada bagian lain, ia mengungkapkan, pelantikan terakhir untuk gubernur dan wagub dijadwalkan pada 6 Juni 2019. Pemerintah menunggu AMJ gubernur dan wagub Lampung Ridho Ficardo-Bachtiar Basri rampung pada 2 Juni 2019. Selanjutnya, masih ada kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya Kabupaten Merauke dan Sumba Barat Daya yang dilantik September 2019