Categories
Info

Kemdagri Siapkan Dua Skenario

Pemerintah tengah menyiapkan proses pelantikan pemimpin daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, masa jabatan kepala daerah atau wakil yang sekarang menjabat tidak dikurangi. “Kami sedang siapkan proses pelantikan gubernur, wakil gubernur (wagub), bupati, wakil bupati (wabup), wali kota (walkot) serta wakil wali kota (wawalkot). Hal terpenting, pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah yang lagi memimpin,” tegas Tjahjo kepada SP, Senin (30/7).

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya melantik para gubernur dan wagub terpilih di Istana Negara, Jakarta. Selanjutnya, bupati, wabup, walkot, dan wawalkot dilantik gubernur di daerah masing-masing. “Apabila ada gubernur yang tidak bisa melantik, pelantikannya di Kemdagri,” jelasnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri Akmal Malik mengatakan, pelantikan kepala daerah dan wakil seluruh tingkatan berlangsung secara serentak. Hal itu sesuai Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada, khususnya Pasal 164 A ayat (1). “‘Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. Begitu bunyi Pasal 164 A ayat (1). Pasal 163 itu soal teknis pelantikan gubernur dan wagub, sedangkan Pasal 164 untuk bupati, wabup, walkot, dan wawalkot,” kata Akmal. Ia mengungkapkan, pihaknya mengusulkan dua skenario pelantikan kepada Mendagri dan Presiden.

Pertama, pelantikan digelar empat tahap yaitu pada 17 September 2018, 20 Desember 2018, 11 Maret 2019 dan 6 Juni 2019. Kedua, mekanisme pelantikan tiga tahap yakni 17 September 2018, 2 Maret 2019, serta 6 Juni 2019. “Belum diputuskan skenario yang mana. Tinggal menunggu, mungkin dalam waktu dekat,” ungkapnya. Menurutnya, pelantikan tidak bisa serta merta dilakukan setelah akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah petahana. Sebab, pemerintah dapat dianggap melanggar UU Pilkada. “Kalau dilantik satu-satu selesai AMJ petahana, itu bukan serentak namanya. Perintah UU Pilkada kan pelantikan harus serentak,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah sangat mempertimbangkan agar penjabat kepala daerah tidak boleh menjabat terlalu lama. “Tapi, kami juga tidak mau pelantikan terlalu sering,” imbuhnya. Nagekeo Ia menuturkan, bupati dan wabup Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih dr Johanes Don Bosco Do-Marianus Waja berpeluang dilantik pada 20 Desember 2018. Asalkan, skenario pertama pelantikan yang diputuskan pemerintah. “Kalau skenario empat tahap, bupati dan wabup Nagekeo dilantik 20 Desember.

Jika tiga tahap, maka masuk atau menunggu Maret 2019,” tuturnya. Untuk diketahui, AMJ bupati dan wabup Nagekeo petahana, Elias Djo-Paulinus Yohannes Nuwa Veto baru berakhir pada 15 Desember 2018. Menurut Akmal, jangka waktu tiga bulan bagi bupati dan wabup Nagekeo terpilih menunggu dilantik, tidak terlalu lama. “Persoalannya AMJ petahana habis 15 Desember 2018. Nanti jika skenario tiga tahap, gubernur NTT mengangkat penjabat bupati, cuma tiga bulan. Ini konsekuensi dari pelantikan serentak,” kata Akmal. Pada bagian lain, ia mengungkapkan, pelantikan terakhir untuk gubernur dan wagub dijadwalkan pada 6 Juni 2019. Pemerintah menunggu AMJ gubernur dan wagub Lampung Ridho Ficardo-Bachtiar Basri rampung pada 2 Juni 2019. Selanjutnya, masih ada kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya Kabupaten Merauke dan Sumba Barat Daya yang dilantik September 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *