Manajer Antisipatif untuk Perubahan Teknologi

KEBIJAKAN yang keluar dari manajemen yang mengerti persoalan dibanding dari yang kurang mengerti memang sangat berbeda. Kebijakan terasa penuh keraguan jika keputusan keluar dari manajemen yang kurang paham masalah. Selain tidak fokus, kebijakan tidak konsisten dan sulit diterapkan untuk dasar kebijakan jangka panjang. Implementasi yang dipaksakan – akibat penuh warna politis – terjadi pada periode penguasa manajemen itu membuat manajemen periode berikut agak kesulitan, yang buntutnya setiap menteri baru membuat aturan baru. Setidaknya itulah gambaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini, juga beberapa kementerian lain di pemerintahan Jokowi-JK, dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Memang terasa benar perbedaannya jika manajer yang mengelola adalah praktisi dengan pengalaman seabrek, dibanding manajer yang didudukkan oleh kuasa politis. Dari sepanjang sejarahnya, baik ketika masih menjadi bagian dari Departemen Perhubungan, atau ketika menjadi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi lalu terakhir mandiri sebagai Kementerian Kominfo, baru kali ini gebrakan manajemennya terasa benar.

Manajer Antisipatif untuk Perubahan Teknologi

Apa yang selalu menjadi ganjalan, atau pelaksanaan kebijakan yang tidak terlalu jelas karena sarat beban politis, tidak lagi tampak. Keberanian menteri dalam memutuskan kebijakan dengan dasar kepentingan industri dalam melayani masyarakat sangat menonjol, karena menterinya adalah praktisi yang paham benar industri telekomunikasi. Separuh usia Menkominfo Rudiantara – namanya memang hanya sepotong itu sehingga agak menyulitkan ketika ia harus mengisi formulir permohonan visa untuk negara-negara yang mewajibkan mencantumkan nama keluarga –malang melintang di industri telekomunikasi. Sarjana statistik ini berkarier sebagai karyawan PT Indosat, lalu menjadi direktur niaga di PT Telkomsel, lalu direktur di PT Excelcomindo Pratama (cikal bakal PT XL Axiata), lalu menjadi komisaris PT Telkom dan PT Indosat setelah diselingi menjadi wakil direktur di dua BUMN, PT Semen Gresik dan PT PLN, membuatnya matang. Kelebihannya hanya (orang bilang) sepele dibanding semua pendahulunya. Ia tahu persis kebutuhan industri, baik dilihat dari sisi operator, dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Karenanya kebijakannya – walau ini masih harus diuji oleh waktu apakah akan konsisten – boleh dikata melegakan semua pihak.

Periode-periode lalu menteri selalu penuh pertimbangan jika akan mengadopsi teknologi baru, padahal di telekomunikasi teknologi berkembang cepat, siklusnya bukan 10 tahun atau lima tahun, dalam dua tiga tahun teknologinya sudah ketinggalan zaman. Peralatan teknologi meski masih bagus, acapkali harus diganti dengan yang baru karena ada rilis teknologi baru. Walaupun “icip-icip” Periode lalu menteri yang berkaitan dengan telekomunikasi selalu penuh keraguan dalam memutuskan, sebab mereka kekurangan basis pengetahuan yang akan melandasi kebijakannya. Itu sebabnya Indonesia termasuk lambat dalam menerapkan layanan GSM generasi ketiga (3G) dibanding operator telekomunikasi di banyak negara. Pemerintah sat itu juga raguragu memutuskan, ketika diminta segera menetapkan kebijakan pengadopsian teknologi generasi keempat (4G) dengan alasan kepentingan operator harus dijaga sebab investasi mereka untuk layanan 3G saja belum impas.

Padahal dorongan untuk implementasi 4G justru datang dari kalangan operator GSM sendiri. Sangat terasa, kebijakan Rudiantara sangat pas dengan kebutuhan industri yang dituntut untuk memberi pengalaman pelanggan pada inovasi baru, utamanya dalam transmisi data karena masyarakat makin menuntut kecepatan unduh yang lebih tinggi. Masyarakat yang makin membutuhkan kecepatan informasi sudah diimbangi pangsa impor ponsel pintar yang makin mendominasi. Hingga pertengahan tahun 2014, boro-boro pemerintah memberi gambaran kapan 4G akan hadir. Pemilik kebijakan malah disibukkan dengan wacana menggelar tender atau beauty contest untuk dua kanal 3G yang tersisa, kanal 11 dan kanal 12 bekas Axis yang dikembalikan oleh XL Axiata pasca akuisisi Axis, yang tidak terlaksana juga. Jauh sebelum 100 hari pertama pemerintahan JokowiJK, Menkominfo Rudiantara sudah mengizinkan operator GSM memberi layanan 4G LTE (long term evolution) pada spektrum 900 MHz, sebelum tutup tahun lalu. Walaupun, boleh dikata kebijakan ini sekadar “icip-icip” sebab lebar pita yang tersedia di spektrum ini hanya 5 MHz, yang artinya kecepatan tertinggi yang bisa dinikmati pelanggan hanya sekitar 36 mbps (mega byte per detik).

Itu pun cukup merepotkan tiga operator pemilik frekuensi 900 MHz; PT Indosat (10 MHz), PT Telkomsel (7,5 MHz), dan PT XL Axiata (7,5 MHz), karena frekuensi ini dipenuhi pelanggan lama yang masih berkutat di layanan generasi kedua (2G). Pelanggan baru akan benar-benar menikmati layanan 4G LTE pertengahan tahun ini, nanti ketika Rudiantara mengeluarkan izin 4G LTE di rentang 1800 MHz, yang Februari ini akan ditata kembali (rearrangement/refarming). Kebijakan ini menimbulkan gairah di semua pihak, baik operator maupun pelanggan, sebab ada janji teknologi yang akan memungkinan pelanggan mendapat kecepatan unduh sampai 300 mbps. Kegairahan operator juga muncul ketika Rudiantara menyatakan spektrum 2,1 GHz yang kini untuk layanan 3G akan menjadi teknologi terbuka, sehingga operator dapat menggunakannya untuk layanan 4G LTE setelah dilakukan penataan ulang. Selama ini semua operator GSM memiliki kapasitas berlebih di frekuensi 3G ini, yang diharapkan akan “dilahap” masyarakat jika digunakan untuk layanan 4G LTE. Padahal pemerintah lama mewacanakan 4G akan memanfaatkan rentang frekuensi 2,3 GHz dan 2,6 GHz, dan tidak sebelum 2016. Juga direncanakan dua kanal sisa di rentang 2,1 GHz dilelang tahun 2015 ini, tanpa menyebut kemungkinan digunakan untuk 4G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *