Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online Shop

Perkembangan teknologi memiliki dampak besar sampai kepada sistem perdagangan. Para pengusaha menggunakan media baru dalam melakukan transaksi jual beli yang sering disebut transaksi online shop. Mereka berlomba­lomba memasarkan produk dagangannya melalui situs maupun media sosial seperti kaskus.us, berniaga.com, facebook.com, instagram, tokobagus.com dan lain sebagainya. Banyak konsumen atau pembeli yang tertarik melakukan pembelian melalui online shop karena mudah, hemat waktu, jangkauan luas dan biasanya lebih murah. Namun, tidak jarang konsumen mendapat permasalahan seperti masalah ketidaksesuaian apa yang dijanjikan penjual dengan yang didapatkan oleh pembeli. Undang­Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online shop (toko online). Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyebutkan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Baca Juga : WA WEB

Maka, sesuai dengan pengertian transaksi elektronik tersebut, transaksi yang dilakukan melalui online shop dari komputer, smartphone dan perangkat elektronik lainnya dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Dalam melaksanakan transaksi elektronik Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menawarkan produk melalui sistem elektronik, memberikan informasi yang benar dan benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” yaitu informasi tersebut wajib: pertama, memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensi pelaku usaha. Kedua, menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal ini juga diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) bahwa jika informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak benar dan tidak lengkap maka pelaku usaha dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur perbuatan yang dilarang yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Jika terjadi pelanggaran atas pasal 28 UU ITE tersebut maka Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa pelaku akan dikenakan sanksi pidana yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur sedikit berbeda yaitu pelaku usaha diwajibkan memberikan hak kepada konsumen yaitu batas waktu untuk mengembalikan barang/jasa jika barang/jasa yang menjadi objek transaksi jual beli tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen.

Selanjutnya Pasal 8 juncto Pasal 4 Undang­Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur larangan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji pelaku usaha. Bentuk perlindungannya adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku usaha, atas pelanggaran tersebut pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2 Miliar. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka UU ITE, PP PSTE dan UUPK telah memberi perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan barang/ jasa sesuai dengan yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli melalui online shop. Namun, pada prakteknya setiap konsumen harus tetap berhati­hati dalam melakukan transaksi jual beli karena sanksi maupun ganti rugi atas pelanggaran tidak dapat dengan mudah langsung diterapkan kepada pelaku usaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *